Calon Walikota Depok Mohammad Idris menghadiri sarasehan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 yang digelar di wilayah Kecamatan Cilodong, Depok, Kamis (22/10/20). Peringatan Hari Santri bertemakan "Santri Sehat Indonesia Kuat" dihadiri sejumlah Kiai pimpinan Pondok Pesantren, dan tokoh agama lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan.
Ketua Panitia Sarasehan Hari Santri 2020, Rohmat Raspari mengatakan, kegiatan digagas oleh relawan Idris, termasuk relawan yang berasal dari kalangan santri, khususnya para alumni. Menurutnya kegiatan ini merupakan upaya kita untuk memuliakan Kiai dan santri."Seperti diketahui Kiai dan santri mempunyai peranan sangat besar dalam memperjuangkan, mempertahankan serta mengisi kemerdekaan Indonesia," katanya.
Sementara itu, Calon Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan bahwa santri dimanapun tetap santri, seperti di parlemen, pemerintah daerah, yudikatif, KPK dan diberbagai lembaga instansi lainnya.
"Tidak ada istilah bekas santri. Jadi ketika santri sudah membaur di dalam sebuah lembaga atau kewilayahan baik didalam maupun luar negeri, peran santri harus direalisasikan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan peran santri dan Kiai dalam membangun Kota Depok dan NKRI bisa benar-benar terwujud. Bukan hanya slogan, dan jangan merasa bangga dan benar sendiri," ujar Idris.
Menurutnya, seorang santri harus bisa seperti air hujan, artinya bisa menimpa siapa saja, dan air hujan itu bisa menyuburkan sebuah tempat yang gersang. Kemudian, santri juga harus bisa seperti mata air, yaitu dimana dia berada banyak orang yang mendatanginya, menghadiri majlis-majlisnya.
"Jadilah santri seperti hujan dan mata air. Datangi tempat diberbagai pelosok desa dan sebarkan ilmu yang bermanfaat," tuturnya.
Ketika ditanya bentuk perhatian kepada santri selama menjabat Walikota Depok, Idris menjawab sudah ada program dan bentuk perhatian kepada santri seperti peringatan Hari Santri dan memberikan bantuan hibah secara kelembagaan.""Kami berikan hibah lewat kelembagaan sesuai dengan pos anggaran. Sedangkan untuk belanja langsung kegiatan santri, dimana ijin Pesantren, kegiatan dan pengawasan merupakan kewenangan dari Kementerian agama," ungkapnya.
Untuk itu, jika terpilih menjadi Walikota Depok, kedepannya agar pemerintah punya perhatian khusus kepada santri dengan menggunakan anggaran APBD maka akan diupayakan pengesahan Raperda Penyelenggaraan Kota Religius (PKR).(ndi)
0 Komentar